NUSANTARANEWS.co, Jakarta – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengingatkan para menteri yang terlibat urusan Pemilu 2024 tidak mengabaikan tugas negara. Dia berpesan supaya pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal.
“Jangan sampai kemudian tugas negara diabaikan, karena masalah-masalah Pilpres, jadi pelayanan masyarakat tidak boleh berkurang walaupun kita menghadapi Pileg, Pilpres dan juga lain-lain,” ujar Ma’ruf dalam keterangan pers yang disiarkan akun Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (23/11/2023).
Ia berharap perbedaan politik para menteri menjelang Pemilu 2024 tidak mempengaruhi kinerja antar kementerian/lembaga dalam mencapai target-target pembangunan. Ia juga mengharapkan agar para menteri yang terliat dalam keberpihakan Pilpres 2024 harus mampu menempatkan posisinya.
“(Apakah perbedaan politik para menteri mempengaruhi jalannya pemerintahan?) ya tergantung. Bisa juga berpengaruh, tetapi kalau bisa memposisikan diri dengan tepat ya, kapan dia harus untuk dia dukung calonnya, kapan dia harus bekerja, kan ada aturan-aturannya, lalu aturan itu ditepati, tentu bisa juga tidak terganggu, jadi tergantung, menteri ini nanti melakukan, menggunakan kesempatannya yang ada,” tutur Ma’ruf.
Ia mengaku akan terus mengawal kinerja kementerian/lembaga dalam mencapai target-target pembangunan. “Saya akan terus mengawasi, saya akan terus mendorong (para menteri) bekerja sebagaimana biasa,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan para menterinya mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di Pilpres 2024, asalkan tidak memanfaatkan fasilitas milik negara.
Adapun Jokowi sudah mengizinkan para menterinya yang ingin maju menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres), tanpa perlu mengundurkan diri jika nantinya maju sebagai capres atau cawapres.
“Aturannya seperti apa, kalau aturannya tidak boleh (mundur), tidak usah (perlu) mundur ya. Enggak apa-apa yang penting tidak menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi dalam keterangan persnya, Senin (11/9/2023).
Ia mengatakan, jika para menteri yang maju sebagai capres atau cawapres ingin berkampanye, aturannya sudah jelas. Menurut Jokowi, sistem birokrasi di Indonesia sudah berjalan mapan, sehingga cuti menteri untuk berkampanye tidak akan mempengaruhi pemerintahan.
[syam/red]
