Nusantara.news.co.ambon.
Terkait dengan sistem keuangan di RSUD Haulusy, Wakil ketua komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rofik Afifudin yang ditemui awak media di Lobby kantor DPRD Maluku, Kamis 27/4/2023, mengatakan bahwa,
Dari sistem keuangan, nakes tidak bertanggung jawab atas urusan administrasi di RSUD, apalagi ini menyangkut proses akreditasi. kalau kita mau melakukan proses akreditasi tentunya manajemen telah menyiapkan anggaran untuk kebutuhan tersebut.
Dan jika misalnya dipotong dari nakes berarti manajemen tidak menyediakan anggaran itu.
Menurut Rofik, untuk melakukan proses akreditasi seperti “tiba saat tiba akar” saja, bagaimana itu dibebankan ke nakes menurut saya itu sangat tidak logic dan itu kebijakan yang tidak baik untuk sebuah manajemen rumah sakit, apalagi anggaran tersebut sudah ditunggu cukup lama hampir 2 tahun, hak mereka itu mereka tunggu cukup lama dan setelah di dibayarkan lalu dipotong lagi. itu bagi saya tidak Baik.
Sejak awal ungkap Rofik, memang sudah saya sampaikan, bahkan mungkin komisi IV juga sudah memikirkan agar Direktur RSUD Haulusy ini sudah layak untuk dievaluasi dan diganti.
” Seperti kita lihat
sekarang ini banyak alat-alat di atas yang tidak bisa diproses, dipakai padahal dibeli dengan harga Milyaran rupiah. Jangan katakan kalau saya direktur baru. lalu sistem manajemen rumah sakit yang katanya itu bisa memperbaiki manajemen di sana, komisi IV dorong untuk jalan namun sekarang juga tidak jalan. Itu berarti tidak mempunyai kapasitas untuk memimpin rumah sakit itu”, tandas Rofik.
Maka itu sebaiknya, secara personal kami juga tidak menyalahkan direktur rumah sakit Haulusy,karena memang dia tidak mengerti rumah sakit tersebut sebab dia tidak lahir dari situ dan tidak mengenal rumah sakit itu secara baik, ungkap Rofik.
Oleh karena itu lanjutnya, sebaiknya dinas Kesehatan dan pemerintah provinsi Maluku sudah selayaknya mengevaluasi dan mengganti direktur RSUD dengan direktur yang baru dan mengetahui problematika yang ada disana.
” Direktur yang sekarang ini pasti bisa beralasan karena tidak memiliki pengalaman di rumah sakit,apalagi rumah sakit sekelas RSUD Haulusy,”sebut Rofik
Saat masalah ini disampaikan di paripurna pak Sekda sudah menyatakan bahwa akan dievaluasi, kita tunggu kapan.jika tidak di evaluasi dan tidak diganti apa alasannya, sehingga rumah sakit yang sudah menjadi visi besar pemerintah provinsi Maluku saudara Gubernur Maluku, untuk ditingkatkan menjadi rumah sakit Internasional dapat terwujud. Maka itu menempatkan seseorang itu harus mengetahui apa yang direncanakan, pertama dari visi misi Gubernur dan wakil gubernur Maluku. Karena didalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, rumah sakit itu akan dinaikan tarafnya menjadi taraf internasional, sementara akreditasi saja belum selesai, jelasnya.
“Sekarang katanya sedang tahapan Akreditas, maka itu biaya untuk Akreditas itu dipotong dari uang intensif nakes Covid-19. Sebenarnya kalau mau jangan begitu caranya karena itu bisa diusulkan di dana DIPA RSUD, banyak perjalanan dinas kenapa tidak dipotong kalau hanya 45 juta karena seingat saya uang perjalanan dinas itu berjumlah 2 Milyar bisa dipotong dan dipakai sehingga tidak perlu potong dari uang nakes”, pungkas Rofik
Halima Rehatta.
