Nusantara.news.co.ambon.
Terkait dengan Program rutinitas kunjungan pengawasan sebagaimana komisi di DPRD salah satu fungsi pengawasan di 5 kabupaten, untuk titik awal kunjungan dimulai dari KKT lalu SBT kemudian Tual, Aru dan rencana esok di MBD.
Dalam kunjungan karena memang kita di komisi I dominan dengan mitra-mitra yang istilahnya hanya koordinasi saja.
Kita lebih fokus pada terkait dengan rencana untuk rapat koordinasi (Rakor) pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Provinsi terkait dengan pikkada serentak yang sifatnya adalah koordinasi, komunikasi dan evaluasi termasuk dengan proses penggunaan dana desa yang di lakukan disitu dan diminta agar inspektorat intinya adalah hal-hal yang sifatnya harus menjadi perhatian khusus pemerintah Daerah. Itu yang kita lakukan sehingga kemarin rata-rata hampir semua daerah yang pada saat kita turun dan mereka sampaikan terkait dengan proses pengisian jabatan karena itu sangat penting, jabatan eselon II dan biasanya rata-rata banyak Plt, non job tapi non job yang tidak beralasan. Termasuk mekanisme proses roling jabatan, jika dia memiliki jabatan maka harus dilakukan dengan jobfit dan jika jabatannya kosong maka harus dilakukan dengan terbuka karena kadang ada jabatan yang kosong namun mereka melakukan rolling ini adalah hal yang tidak tersirat.
Halo ini disampaikan oleh ketua komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra kepada wartawan di ruangan komisi kantor DPRD Maluku, Senin 13/3/2023.
Menurutnya, Kemarin sudah kita sampaikan baik itu di SBT maupun beberapa kabupaten lain yang kita kunjungin. Intinya itu Otoritas kepala daerah sebagai pimpinan daerah tapi diharapkan harus ada yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan hal tersebut sehingga reformasi, birokrasi daerah itu sangat penting untuk mendukung persoalan yang menyangkut dengan pelayanan publik yang ada di kabupaten/kota.
Ditambahkan juga,di SBT termasuk masyarakat Bati yang kemarin melakukan aksi demo terkait masalah operasi hutan adat yang rencananya untuk pengeboran minyak. Kemarin kita langsung turun ke Bati dan disana memang aktivitas disana tidak ada. Memang kemarin disampaikan bahwa aktivitas perusahaan sudah tidak jalan lagi, perijinan juga lewat Provinsi walaupun mereka gali beberapa titik namun sudah dihanguskan, karena dikhawatirkan kurang lebih ada beberapa titik yang belum. Pertemuan dengan pemda sudah dilakukan dibagian hukum dan kepolisian juga mereka sudah hanguskan kurang lebih beberapa titik.
Sampai saat ini sebagian masyarakat tetap tidak menyetujui terkait operasi tersebut makanya tidak ada aktivitas perusahaan itu lagi.
Hal tersebut yang kemarin menjadi kunjungan kita di SBT begitu juga yang lain sifatnya sama dan kita minta sampai sejauh mana pemerintah Kabupaten/kota menyiapkan dana untuk persiapan pilkada serentak karena hal itu sangat penting, sebab pilkada serentak anggarannya seratus persen dibiayai oleh pemda setempat.
Oleh karena itu mekanisme tahapan juga sudah dimulai bulan November 2023 dan MPHD palingan lambat Oktober 2023 dan 40 persen kurang lebih sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, urainya.
Terkait dengan adanya keluhan masyarakat terkait dengan pilkada lanjut Rumra, karena kemarin kita lebih fokus hanya sekedar dengan pemda, pemerintah daerah dalam hal ini Capil menjadi masukan dan catatan yang kita harapkan sehingga data pemilih itu betul-betul karena jangan sampai yang sudah meninggal masih tetap tercatat, karena memang Ada banyak terjadi seperti itu orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercatat makanya penting data-data masuk disitu. Itu banyak rata-rata hampir kabupaten/kota sudah merekap terutama yang memiliki KTP dan pemilih pemula yang sementara disiapkan terkait dengan hal itu.
Temuan data orang meninggal yang masih ada di data Capil ungkap Rumra, rata-rata ada dan memang input masuknya yang rekomendasi seharusnya disampaikan sebenarnya tahapan mekanisme mulai dari pendataan di tingkat desa agar bisa mengetahui bahwa orang bersangkutan sudah meninggal, itu sebenarnya pintu masuk yang kadang tercatat sebab jika tidak ada klarifikasi terkait hal itu memang namanya masih terinput.
Sehingga memang menyangkut persoalan yang disampaikan tadi masalah kepegawaian, didiharapkan saatnya ini dengan keterlibatan ASN yang kita harapkan tidak boleh terang-terangan karena independensi ASN itu sangat penting supaya betul-betul kita harapkan mudah-mudahan tingkat partisipasi masyarakat kedepan lebih baik dan kualitas pemilu maupun pilkada menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, harap Rumra.
Terkait tindakan tegas untuk aparat yang tidak netral pada pemilu tandas Rumra, memang itu dibuktikan dengan data, pastinya hal seperti itu ada namun kita harapkan mudah-mudahan dari tingkat teman-teman panwas yang harus betul membantu terkait akan hal tersebut. Banyak yang terlibat tetapi harus dibuktikan tidak serta merta juga, kadang bisa mengakibatkan ASN juga takut ketika orang datang ingin mendengar kampanye itu tidak ada masalah, yang jadi masalah ketika dia datang memberikan sosialisasi kepada orang lain. Karena jika dia hanya datang mendengar visi misi dari kandidat itu tidak ada masalah, kecuali dia bisa menggunakan atribut tertentu atau caleg tertentu lalu kemudian sosialisasi itu tidak boleh. Kadang ada kekeliruan dari teman-teman panwas atau bawaslu yang tidak memahami akan hal itu. Diharapkan ada efek jera karena pilkada kemarin mengakibatkan banyak kepala daerah di provinsi Maluku melakukan pemecatan terkait hal itu.
Kita harus dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan terlibat politik praktis. Kualitas pemilih sangat penting dan kepala daerah tergantung mekanisme tahapan-tahapan yang dikawal oleh penyelenggaraan, karena yang diharapkan adalah semoga pemimpin yang terpilih kedepan baik DPRD itu betul-betul memahami tugas dan fungsinya, tugas kepala daerah bagaimana mengatur uang rakyat dan DPRD juga mengawasi yang atur. Kita menghindari agar jangan terjadi kongkalikong dengan antara yang mengawasi dan yang mengatur. Bagaimana kita merubah imets masyarakat kita, memilih dengan tanpa pendekatan pragmatis karena jangan sampai Uligart dan kapitalis itu merajalela.
Yang kita harapkan orang tersebut datang menawarkan kebijakan kira-kira kedepan Maluku mau dibuat seperti apa. Pengangguran di Maluku saat ini sangat banyak, dan akhir tahun ini semua honorer di seluruh Maluku dirumahkan, lalu bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk itu, bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana menyelesaikan masalah jembatan, jalan dan segala macam yang menjadi urat nadi untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita disini. Ini yang mengakibatkan terjadinya hal yang bukan dilakukan DPRD karena DPRD tugasnya adalah mengawasi tidak ada urusannya menyangkut eksekusi itu sudah ada eksekutif.karena itu dapat mengakibatkan fungsi pengawasan kita bisa digadaikan. Mudah-mudahan diharapkan betul-betul sehingga pemimpin maupun Parlemen yang muncul berkualitas, tutup Rumra.
Halima Rehatta.
