NUSANTARANEWS.co, Banyuwangi – Pada Hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, bertempat di Pengadilan Negeri Banyuwangi berlangsung Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2022/PN Byw dengan Haryono, S.H selaku penggugat melawan PT.BCA Finance sebagai tergugat I, PT.BCA Finance Cabang Banyuwangi sebagai tergugat II.
Hal yang menarik dari sidang perdata dengan Hakim Ketua Luluk Winarko, S.H.,M.H ini adalah adanya Ir.H.Joko Widodo selaku Presiden RI sebagai turut tergugat I yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
Dalam kesempatan sidang ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang dihadiri oleh M.Toriq Fahri, S.H selaku Kasubsi Pertimbangan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasubsi Timkum DATUN) membenarkan jika .H.Joko Widodo selaku Presiden RI sebagai Turut Tergugat I.
Hal tersebut dikarenakan dalam Uraian Posita Haryono, S.H selaku Penggugat pada point 9 menyatakan “Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan melakukan penurunan bunga dan penundaan cicilan kendaraan bermotor hingga satu tahun dan Bank dilarang menggunakan dept colector untuk mengejar-mengejar cicilan, Pidato Presiden tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Pukul 17.26 WIB, disiarkan langsung lewat seluruh media elektronik di Indonesia.
Toriq menjelaskan yang dimaksud pihak yang dinyatakan sebagai turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu.
Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan, dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim, pihak turut tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut, ungkap Toriq.
Toriq juga menjelaskan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memberikan kewenangan Kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, salah satunya Bantuan Hukum yaitu pemberian Jasa Hukum dibidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat kuasa khusus baik secara non litigasi maupun litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai penggugat atu penggugat intervensi atau pemohon, pelawan, pembantah atau tergugat, tergugat intervensi , termohon, terlawan atau terbantah serta pemberian jasa hukum dibidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah sebagai tergugat atau termohon di Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai wakil pemerintah atau menjadi pihak yang berkepentingan dalam perkara uji materiil Undang Undang di Mahkamah Konstitusi dan sebagai termohon dalam perkara Uji Materiil terhadap peraturan dibawah Undang Undang di Mahkamah Agung
(veri kurniawan)
