Catatan Veri Kurniawan *)
Ramai diperbincangkan dua isu seksi skala nasional di media sosial yang akan melakukan aksi pada 11 April 2022 yaitu yang pertama adalah tolak 3 periode dan kedua turunkan harga minyak goreng. Apa yang harus diributkan dengan 3 periode? Apakah dengan mudah pemerintah mengubah UUD dan turunannya begitu saja? Sedangkan yang diisukan meneruskan 3 periode tidak mau dan menolak dengan tegas, terlepas itu ada unsur politik atau tidak.
Sebelumnya ucapan semangat buat para peserta aksi yang ramai diperbincangkan di media sosial bahwasanya tanggal 11 April 2022 besok akan turun aksi dengan menyuarakan beberapa poin.
Kemudian terkait dengan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng akhir – akhir ini banyak menuai kritikan, utamanya di pihak oposisi pemerintahan terpilih. Setelah minyak goreng, lalu bahan – bahan lain juga turut naik misalkan seperti harga pertamax.
Khusus untuk minyak goreng, jika pemerintah masih belum bisa memberikan solusi bahkan subsidi, mungkin cara yang tepat dengan melakukan aksi #Tanpaminyakgoreng# atau ajakan mengurangi menggunakan minyak goreng selama satu bulan. Berat memang utamanya untuk pelaku usaha yang mengandalkan minyak goreng. Mungkin mengurangi penggunaan minyak goreng lebih tepat dilakukan oleh ibu – ibu rumah tangga yang biasanya 1 liter habis 3 hari mungkin bisa dihemat habis 8 atau 9 hari. Dengan begitu jika secara menyeluruh masyarakat melakukan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan stok minyak goreng banyak namun penjualannya berkurang.
Lalu siapa yang bertanggung jawab akan hal ini?. Semua pihak, semua stake holder pemerintah harus bisa menjaga marwah masing – masing. Misalkan, kantor legislatif atau dewan diduduki dengan ratusan bahkan ribuan masa dengan proses dorong dorongan antara aparat dan peserta aksi, lalu barekade jebol dan peserta masuk dengan membentangkan spanduk besar dengan tulisan – tulisan yang ingin disuarakan. Lalu pertanyaan saya disini, apakah harus dengan cara seperti itu? Apa tidak ada anggota atau ketua dewan yang pemberani dan gagah perkasa menemui dengan santun para peserta aksi dan menampung apa yang diharapkan?.
Saya yakin peserta aksi ini kaum intelektual, dan pihak pemerintah maupun dewan juga isinya orang – orang intelektual. Apa harus menunggu memanas dan riuh dulu supaya nampak gregetnya baru ditemui?.
Untuk peserta aksi, jangan lupa untuk menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi cara – cara santun dan intelektual saudara – saudara. Tak lupa juga, kejelian dan peluang strategi korlap dalam menyikapi semua isu dan strategi di lapangan. Kaum intelektual milenial jangan mau menjadi ” bayangan ” sebagai penumpang pada ” mobil ” kita sendiri sedangkan sopir mobil kita adalah orang diluar kepentingan kemaslahatan rakyat yang benar – benar saudara perjuangkan namun sang sopir hanya ingin mencapai kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya.
Perlu diingat juga bahwa kita memiliki wakil yaitu legislatif atau DPR, namanya wakil ya harus berani menyuarakan aspirasi rakyatnya, keluhan rakyatnya. Jika takut dengan partai, berarti anda semua bukan wakil rakyat tapi wakil dari partai. Kondusif atau tidaknya, tergantung ketegasan dan inisiatif para pihak utamanya wakil rakyat, perwakilan dari pemerintahan. Harus respon cepat memberikan fasilitas pada peserta aksi tanpa harus menunggu lama.
Semua negara di dunia sedang fokus dalam pemulihan ekonomi yang tidak lain juga untuk kepentingan rakyatnya. Mari kita dukung program yang pas buat rakyat, benar – benar untuk rakyat. Pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah harus hadir dan lakukan kajian serta memberi pemahaman yang rasional atau masuk akal dengan kondisi masyarakatnya yang ada.
” Hai kamu, saya tunjuk kamu dan beberapa teman kamu untuk melakukan aksi besar – besaran dengan tema atau isi ini itu, nanti usai aksi kita bertemu dibalik pintu”. Jangan sampai ada pemikiran dan mengarahkan hal seperti itu ditubuh para elit untuk meracuni peserta aksi atau kordinator aksi. Jika seandainya ada, maka orang – orang seperti itulah yang patut kita lawan karena sudah memanfaatkan orang lain untuk tujuannya maupun kelompoknya. Hal itu sangat mengotori marwah demokrasi yang sebenarnya, mengotori marwah kaum intelektual muda karena kita bergerak untuk rakyat bukan untuk segelintir orang atau kelompok yang berkuasa dan memiliki kepentingan yang mengatasnamakan rakyat.
Tidak ada pergerakan yang sia – sia untuk menyuarakan suara rakyat ( murni ) daripada yang tidak mau bergerak sama sekali. Namun pergerakan itu akan sia – sia jika kaum intelektual khususnya kaum muda disetir dan ditunggangi oleh oknum atau kelompok tertentu dengan membawa nama rakyat.
Jauhkan aksi – aksi mulia menyuarakan suara rakyat dari konspirasi jahat, politik jahat, tindakan anarkis.
Veri Kurniawan, Rakyat Biasa *)
