Umum  

Jual beli jabatan

Fanki Sandra Utama  

Oleh : Fanki Sandra Utama  

Advokat dan Aktivis Anti Korupsi

 

Akhir-akhir ini santer pemberitaan tentang jual beli jabatan dilingkungan BKD Banyuwangi. Praktek Perdagangan pengaruh (Trading in Influence) sering kali terjadi dalam hal jual beli jabatan untuk mengisi jabatan-jabatan penting di lingkungan instansi pemerintahan, sebagai contoh beberapa kasus yang ditangani KPK terkait jual beli jabatan antara lain:

Pertama, mantan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tersangka kasus korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait promosi jabatan di Pemkab Nganjuk,

Kedua, mantan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial dan Sekretaris Daerah Tanjung Balai Yusmada, keduanya diduga terlibat dalam lelang mutasi jabatan di Pemkot Tanjung Balai tahun 2019,

Ketiga, OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, keduanya terlibat kasus suap jual beli jabatan dilingkungan Pemkab Probolinggo.

Modus operandi dalam kasus suap jual beli jabatan yaitu melibatkan orang-orang terdekat dilingkungan sekitarnya, baik itu ajudan, anggota keluarga ataupun orang terdekat yang memiliki akses kepada pihak terkait. Merujuk pada UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat tujuh rupa tindak pidana korupsi, yaitu pengadaan barang dan jasa, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, perbuatan curang, dan perbuatan tindak pidana korupsi lainnya seperti merintangi pemeriksaan dan membuat keterangan palsu. Sementara itu, khusus untuk praktik jual beli jabatan,  ada tiga praktik tindak pidana korupsi, yaitu gratifikasi, suap, dan pemerasan. Menurutnya, tiga jenis korupsi inilah yang kerap kali menjerat penyelenggara negara, terutama kepala daerah.

Oleh karena itu, perlu adanya respon cepat dari Bupati Banyuwangi beserta jajarannya, guna menyikapi dugaan adanya praktek jual beli jabatan dilingkungan BKD Banyuwangi. Sehingga tidak menimbulkan asumsi asumsi liar di masyarakat seolah-olah ada pembiaran terhadap praktek jual beli jabatan tersebut. Diperlukannya pencegahan melalui regulasi, pengawasan serta peningkatan integritas terhadap semua pejabat dilingkungan Pemkab Banyuwangi guna meminimalisir traksaksional ilegal berkaitan dengan jual beli jabatan. Dan mengambil tindakan tegas serta menjatuhkan sanksi bagi oknum oknum yang terlibat.

(red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *