NUSANTARA-NEWS.co, Banyuwangi – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi berharap sistem rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru lebih berkeadilan dan dioptimalkan sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Aspirasi ini disampaikan oleh PGRI dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi terkait dengan rekrutmen PPPK tenaga guru,Selasa, 08 Februari 2022.
Usai rapat dengar pendapat, Ketua PGRI Banyuwangi, Sudarman,S.Pd.M.Si meminta kepada pemerintah agar penerapan sistem rekrutmen guru PPPK dengan memperhatikan afirmasi yang berkeadilan bagi para guru honorer yang telah berusia 35 tahun.
“Kita berharap semua peserta seleksi PPPK guru tahap III yang telah mengabdikan diri 5 tahun atau lebih agar dapat mengoptimalkan pengisian formasi, mengingat kuota yang diusulkan Pemkab Banyuwangi sejumlah 3.624 sedangkan jumlah pesertanya hanya 2.743 guru, ucap Sudarman.
Kemudian PGRI juga meminta adanya pemerataan formasi guru bahkan saat ini di satuan pendidikan sekolah dasar sama sekali tidak ada formasi guru Pendidikan agama termasuk formasi guru TK dan PAUD.
“PGRI kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar meminta pembentukan guru Pendidikan agama Islam, Guru TK dan PAUD,“ ucapnya.
Selain itu, pemerintah harus menempatkan guru honorer yang lolos seleksi PPPK di sekolah asal agar tidak menganggu proses pembelajaran yang berlangsung selama ini.
hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda menyampaikan, seleksi atau rekrutmen PPPK formasi merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah mengusulkan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (KemenPANRB) berdasarkan peta kebutuhan guru di Kementerian Pendidikan.
“Terkait rekrutmen PPPK guru, posisi kita ini hanya bisa mendampingi karena program dan regulasinya dari pemerintah pusat, namun ketika proses seleksi sudah final SK penempatannya dari BKD,” ucap Ficky.
Selanjutnya berkaitan dengan banyaknya guru swasta yang lolos seleksi PPPK migrasi ke sekolah negeri, kedepan pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan dan BKD akan melakukan pendataan atau pemetaan Kembali penempatan guru agar kegiatan belajar mengajar sekolah negeri mapun swasta berjalan efektif.
Hadir dalam audiensi Kepala Dinas Pendidikan, Suratno dan Kepala BKPP, Nafiul Huda dan sejumlan anggota PGRI Banyuwangi.
(veri)
