NUSANTARA-NEWS.co, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif usai mengikuti Rapat bersama Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Kamis 3/2/2022 di kantor DPRD Maluku menegaskan bahwa, TNI Polri sudah disana, pendekatannya humanis.
“Saudara-saudara kita di Kariu sudah berada di Aboru dan kita telah melakukan kegiatan baik pembersihan puing kemudian patroli dan perketatan pengamanan. Langkah-langkah itu saya kira yang sekarang dengan situasi seperti ini langkah-langkah yang humanis dan pendekatan sosial kultural yang paling penting. Tidak ada sweping-sweping pasti kita lakukan namun tidak dengan situasi saat ini,” kata Kapolda
Menurutnya, kita mengevaluasi bersama teman-teman TNI, sebenarnya beberapa waktu lalu juga sudah pernah dilakukan. Kita akan mencapai proses tersebut dengan tahapan sosialisasi dengan menghimbau masyarakat terlebih dahulu yang masih menyimpan dan segalanya. Sebab sebenarnya menyimpan senjata api bahan peledak itu adalah perbuatan pidana dan kita juga harus menyadarkan masyarakat tentang itu.
Dikatakannya juga terkait target tersangka, ini ada beberapa pemilahan kejadian yang terjadi, ada pidana sedang berproses dari Polresta Ambon sudah menangani. Tadi keinginan dari bapak-bapak Komisi I DPRD Maluku, proses penegakan hukum ini kita laksanakan dengan konsisten dan harapan saya juga agar masyarakat koperatif.
“Kadang-kadang banyak masyarakat ingin menegakkan proses penegakan hukum namun ketika diajak untuk menjadi saksi mereka menolak hal ini yang menjadi kesulitan dan kendala kita, tetapi disisi lain ingin mendorong padahal dalam konstruksi penegakan hukum pemenuhan pasal 184 KUHP harus terpenuhi harus ada saksi, ada Ahli yang harus dilakukan, ada petunjuk, surat dan sebagainya sehingga kasus itu layak untuk diajukan ke pengadilan dan saya kira akan kesana prosesnya,” tegas Kapolda.
Untuk Pelaku penembakan oknum Brimob tegas, Kapolda dari kemarin jelas saya sampaikan sudah kita tangkap dari hari pertama dan sudah kita lakukan penahanan di Mako Brimob nanti prosesnya terbuka sebab ini menyangkut pidana Umum jadi Polri tunduk pada peradilan umum maka kita proses untuk kasus menghilangkan nyawa orang lain.
Untuk kasus kode etik tandas Kapolda, dia akan mengikuti bagaimana dia menyalahgunakan kewenangan dan senjata apinya.
Ketika ancaman terberatnya adalah pemecatan dan PTDA .
“Tapi yakin saya dengan kejadian seperti ini hal tersebut merupakan resiko sebab menurut saya itu tidak merupakan cerminan anggota Brimob, Anggota Polda ini masih banyak yang jauh lebih bagus, hal itu yang harus kita perjuangkan dan kita bela,” tutup Kapolda
Halima Rehatta
