NUSANTARA-NEWS.co, Ambon – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra kepada awak media di ruangan Komisi I kantor DPRD Provinsi Maluku, Selasa 25/1/22, menyampaikan bahwa, hari ini Komisi I DPRD Maluku menggelar Rapat Perdana Masa Sidang II Tahun 2022.
“Kemarin sudah kita dengarkan bersama terkait dengan rapat koordinasi RDP antara komisi II DPR RI terkait dengan penjadwalan yang dimulai dari 14 Februari 2022. Pembicaraan kemarin menyangkut dengan penganggaran non pemilihan yang mereka usulkan pada waktu itu kurang lebih 5 Miliar lebih, namun ternyata sudah dilakukan oleh Inspektorat KPU RI maka turun menjadi 2,7 Miliar,” kata Rumra.
” Dari 2,7 Miliar tersebut menurut Rumra, secara internal intinya sudah kita setujui dalam paripurna jika itu 2,5 Miliar maka harus 2,5 Miliar dan ternyata 2,7 yang secara teknis telah disampaikan. Intinya paripurna sudah memutuskan untuk mengakomodir anggaran yang diusulkan oleh KPU yang kurang lebih 2,7 Miliar, untuk Segera dianggarkan agar dapat membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya non pemilihan dan itu bentuk apresiasi dan dukungan kami dari lembaga ini lewat Komisi I,” ujarnya.
Oleh karena itu lanjut Rumra, tadi sudah kami sampaikan secara teknis silahkan dan kami tidak ingin mengetahui sebab paripurna telah menyetujui 2,7 Miliar maka tidak ada alasan lagi terkait dengan hal itu termasuk yang kita bicarakan menyangkut dengan persoalan-persoalan yang selama ini kita hadapi.
“Menyangkut data pemilu dan segalanya, sehingga tingkat partisipasi masyarakat terkait dengan hal ini dari waktu ke waktu akan mengalami peningkatan. Presentasi itu perlu diatur dan Demokratisasi kita di Maluku juga harus ada perubahan dari waktu ke waktu,” harapnya.
Menurut Rumra, tadi mereka juga memang sudah siapkan untuk kafer anggaran untuk Pilkada serentak yang kurang lebih disampaikan 600 Miliar, dan sudah disiapkan oleh KPU untuk pemilu adalah 187 Miliar, belum kita ketahui tapi diharapkan salah satu yang menyangkut dengan Pilkada serentak adalah penghematan pembiayaan karena itu juga penting. Dicontohkan, dahulu pada pilkada Gubernur itu bisa kita anggarakan penyelenggara, PPS, honor PPS, honor PPK dan segala macamnya. Di Pilkada ini sudah sekaligus dengan Pilkada Walikota dan Bupati.
Rumra juga berharap, mudah-mudahan jika total anggaran yang kita siapkan dahulu 300 Miliar baik itu untuk Bawaslu maupun untuk keamanan maka kita harapkan paling tidak di 23 sudah kita siapkan 150 atau 160 Miliar. Sehingga di Tahun 2024 sudah berkurang karena jangan sampai semua fokus di 2024 yang bisa mengakibatkan pembiayaan pembangunan karena di 2024 tidak ada pembiayaan pembangunan diakibatkan karena semua terkafer untuk kegiatan penyelenggaraan Pilkada serentak maupun Pemilu.
Intinya sebut Rumra persoalan apapun yang terjadi menyangkut dengan Covid19 dan segalanya, akan tetapi intinya adalah 2,7 Miliar itu final tidak ada kutak-katik lagi. Dan yang diharapkan sudah menjadi kesimpulan karena itu merupakan dari kesimpulan paripurna maupun dalam rapat Badan Anggaran,sudah final tidak ada lagi.
“Ditambahkan juga, tadi juga disinggung terkait masalah DPT, kita harapkan itu menjadi catatan penting sebab contoh, ada orang yang meninggal sudah cukup lama tapi ternyata nama itu masih ada di situ atau orang yang sudah pindah, kebetulan dia PNS di Maluku Tenggara lalu kemudian dia sudah pindah namun namanya masih ada juga. Banyak hal terkait dengan hal tersebut. Karena itu kita harapkan mudah-mudahan ini menjadi catatan penting di Pilkada serentak dan semoga ini tidak terulang kembali, terkait hal tersebut,” tutup Rumra.
Halima Rehatta
