Halimun minta anggaran-anggaran perjalanan dinas diperkecil

Anggota komisi II DPRD Provinsi Maluku Halimun Saulatu

 

NUSANTARA-NEWS.co, Ambon – Anggota komisi II DPRD Provinsi Maluku Halimun Saulatu yang ditemui wartawan di kantor DPRD Maluku, Rabu 1/12/2021 menjelaskan bahwa terkait anggaran harus diperhitungkan secara cermat dan matang.

” Harus merubah pola, maksudnya bahwa  perencanaan yang selama mengejar anggaran di waktu terakhir harus dirubah sehingga serapan anggaran kita betul-betul maksimal. Karena ternyata pengalaman selama ini bahwa setiap enam bulan serapannya baru 30 sampai 35 pada enam bulan pertama, nantinya di enam bulan kedua baru mereka memulai kejar target,” jelasnya.

Oleh karena itu ujarnya, dia meminta dalam rapat pembahasan baik di komisi maupun tingkat Badan Anggaran (BANGGAR) harus dirubah perubahan perencanaan.

” Tidak harus lagi seperti itu, harusnya di enam bulan awal sudah harus masuk di 40 sampai 50 persen sebab biar bagaimanapun serapan anggaran itu berpengaruh terhadap kebijakan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

” Dalam pembahasan saya juga meminta agar kalau boleh anggaran-anggaran perjalanan Dinas itu diperkecil sehingga Lebih banyak masuk kepada belanja-belanja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena ternyata saya melihat bahwa, masih begitu banyak anggaran perjalanan dinas, walaupun memang fungsi dari provinsi adalah fungsi koordinasi. Tapi kemudian bukan berarti bahwa kegiatan-kegiatan yang menekankan kepada penurunan angka kemiskinan itu harus juga menjadi perhatian,” jelasnya.

Halimun mengungkapkan, dalam semua pembahasan anggaran pihaknya juga meminta semua kegiatan itu berujung kepada penurunan angka kemiskinan.

” Karena angka kemiskinan kita itu sebenarnya sudah mengalami penurunan namun turunnya sangat kecil hanya nol koma, karena itu harus kita percepat supaya angka kemiskinan lebih menurun,   yang kita tekankan bahwa, harus ada pemerataan anggaran. Fungsi provinsi memang sebenarnya adalah fungsi koordinasi, yang sebenarnya harus melakukan aksi secara baik itu kabupaten/kota,” ujarnya.

“Tapi bukan berarti bahwa, pemerataan anggaran tidak boleh dilaksanakan. Makanya dalam setiap pembahasan kita meminta untuk ada pemerataan anggaran terhadap kabupaten, terutama kabupaten-kabupaten yang angka kemiskinannya cukup tinggi misalnya, MBD, KKT, SBT, itu kita minta kalau boleh prioritas anggaran lebih banyak dilarikan ke situ,”  tutup Halimun.

Halima Rehatta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *