Umum  

Kuasa Hukum Sekretaris KPU Aru: Laporan anggota PPK soal indikasi penyimpangan dana hibah keliru

Kuasa Hukum Sekretaris KPU, Kabupaten Kepulauan Aru, Lukman Matutu, SH

 

NUSANTARA-NEWS.co, Ambon – Kuasa Hukum Sekretaris KPU, Kabupaten Kepulauan Aru, Lukman Matutu, SH dari LBH Amanat Reformasi IndonesiaLukmat Matutu memberikan klarifikasi terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati kabupaten kepulauan Aru.

Lukman Matutu selaku Kuasa Hukum sekretaris KPU Drs. Agustinus Ruhulessin menyampaikan bahwa,

sebagai Kuasa Hukum terkait d, Kota Ambon, menggelar konferensi pers di Kafe Pelangi , Jumat (12/11/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, ugaan penyimpangan terhadap dana hibah pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten kepulauan Aru, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh salah satu anggota PPK yaitu Irawati Siahaan.

Menurut Matutu, dalam laporannya itu yang bersangkutan keliru dan menduga bahwa ada indikasi penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Sekretariat KPU.

Padahal, kata dia,  pelapor tak menyadari bahwa ternyata dari dana hibah tersebut terjadi revisi-revisi perubahan.

” Ada adendum persetujuan perubahan anggaran dimana pada anggaran yang pertama disetujui oleh pemerintah berjumlah 18 Miliar namun oleh KPU merasa keberatan jika menggunakan dana 18 Miliar sebab ada kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan diidentifikasi pelaksanaan Pilkada nanti gagal.
Karena itu difasilitasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini menteri Dalam Negeri mengundang KPU dan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar bagaimana dapat menjawab kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tersebut, sehingga solusinya dengan menaikkan dana itu menjadi 24 Miliar,” jelas Lukman Matutu

Dari besaran dana 24 Miliar itu, lanjutnya, KPU telah melaksanakan kewajiban dalam hal ini Sekretariat untuk memberikan honorarium kepada PPK maupun PPS dan semua itu telah berjalan secara normal, akan tetapi mereka salah prediksi dan membuat laporan kepada pihak kepolisian maupun institusi di atasnya.

Matutu mengungkapkan, di awal laporan ternyata oleh kejaksaan Negeri Dobo telah melakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersebut indikasi dugaan itu tidak terbukti, sebab mereka dapat menjelaskan tentang adanya perubahan-perubahan itu, hingga pihak kejaksaan tidak menindaklanjuti.

Kata Matutu, namun anehnya, secara tiba-tiba kepolisian Aru melakukan tindakan pemeriksaan yang tidak dapat mendudukan posisi mereka sebagai penyidik kepolisian negara, tetapi seakan-akan mereka itu adalah auditor, sehingga melakukan tindakan pemeriksaan secara detail dari kewajiban polisi sebagai penyidik melakukan penyelidikan atas dugaan tindakan penyelenggaraan dimana ada indikasi temuan yang sudah nyata sehingga itu yang menjadi dasar bagi mereka untuk menelusuri.

” Akan tetapi laporan yang belum jelas dan belum mempunyai landasan bagi kepolisian namun mereka sudah mengambil langkah-langkah penyelidikan seperti mereka adalah Auditor pemeriksa hal ini yang sangat disesalkan oleh KPU sendiri atas kinerja kepolisian kepulauan Aru,” sesal Matutu.

Matutu menegaskan, sebagai aparat penegak hukum kepolisian Aru harusnya taat dan patuh terhadap regulasi yang berlaku secara internal karena ada keputusan Kapolri berupa telegram Nomor ST/3388/XII/HUM.3.4/2019, tanggal 31/12/2019, yang disampaikan kepada institusi Kapolri pada 31 Desember 2019 yaitu berdasarkan perjanjian kerjasama antara Polri, Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung pada tanggal 30 November 2017, ada pedoman-pedoman yang harus dipedomani, hal tersebut yang tidak dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan koordinasi dengan APIP.

” Ternyata Polres kepulauan Aru ini mengkesampingkan prosedur itu dan bertindak langsung seakan-akan ada indikasi nyata terhadap temuan itu lalu terbentuklah opini dengan tindakan pemasangan Polish Line, tindakan penyitaan, penggeledahan hal ini sangat disesalkan oleh KPU sendiri karena tidak ada koordinasi yang baik antara insitusi pemerintah,” sesal Matutu.

Lanjutnya, memang ada rancangan anggaran yang diajukan pertama oleh Sekretariat KPU terkait dengan tugas perjalanan mereka adalah dana yang diajukan berdasarkan RAB Anggaran dengan total jumlah dana 18 Miliar, sementara jika diasumsikan dalam pelaksanaan tidak mencukupi karena rancangan mereka diatas 20 Miliar karena yang disetujui dan atas keberatan itu pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pertemuan antara KPU dengan Pemda maka dinaikkan hanya 24 Miliar tidak mencukupi, sehingga ada item-item tertentu dikurangi.

” Pengurangan itu berdasarkan adendum nota kesepakatan antara Pemda dan KPU terkait perubahan-perubahan tersebut, sehingga apa yang mereka lakukan berpedoman kepada apa yang mereka rancang tidak mereka rubah sebab jika dirubah maka dalam pemeriksaan internal sudah ditemukan itu karena tidak ditemukan penyimpangan. Ini hanyalah keluh kesah yang dilakukan oleh PPK dan PPS berdasarkan pedoman mereka yang keliru sebab mereka beranggapan dengan asumsi angka pertama yang tidak mereka sadari bahwa sudah terjadi perubahan ada revisi perubahan tentang Anggaran dari besarnya perjalanan, besarnya ATK yang awalnya besar tapi diturunkan untuk mempergunakan dana tersebut pada pos-pos yang lain,” jelasnya.

Matutu mengungkapkan, anggaran 24 Miliar yang digunakan dipakai habis dan telah dipertanggungjawabkan dalam pemeriksaan Auditor internal. Dari pemeriksaan Auditor internal ada kesalahan administrasi yang merujuk kepada honorarium PPK dan PPS yang seharusnya dibayar 9 bulan dalam pelaksanaan tugas, namun ketika bulan Maret perjalanan terjadi Covid19 sehingga terhalang dan berhenti seketika, dan mereka menganggap karena Covid19 maka pemerintah menyatakan bahwa Pilkada tetap berjalan dan ketika bulan Maret sudah dibayarkan ternyata bulan Juni mereka melakukan perjalanan lanjutan dan dibayarkan 7 bulan berikutnya, dari bulan Juli sampai dengan Desember padahal dalam administrasi SK disebutkan 9 bulan maka ada kekeliruan dalam perubahan SKnya dan kesalahannya ada pada administrasi.

Pembayarannya telah dilakukan dan mereka hitung dalam SK berakhir pada 31 Januari sementara tugas mereka hanya Desember, jadi jika mereka tidak bekerja maka tidak boleh dibayar. Mereka menuntut pembayaran itu sementara uang tersebut tidak dibayar tetapi uang itu telah dialihkan dimintai persetujuan perubahan digunakan pada kegiatan-kegiatan yang lain dan kegiatan lain dari perubahan dana hibah bisa dikelola dan digunakan berdasarkan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan sepanjang mereka jangan menggunakan dana tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan, tandas Matutu.

Bukan pertanggungjawabakan , tandas Kuasa Hukum, namun ia berasumsi bahwa dalam pedoman pembayaran pertama berdasarkan dana hibah 18 Miliar memang angka 750 namun sudah mengalami perubahan ketika adanya adendum perubahan untuk penggunaan dana 24 Miliar tidak lagi 750 tapi 350.
Diusulkan sekitar 25 Miliar sementara disetujui pertama oleh pemda hanya 18 Miliar dan merasa keberatan karena terlalu kecil namun 24 Miliar yang disetujui maka selisih 1 Miliar ada pos-pos kecil yang harus mereka Kurangi untuk menutupi kekurangan tersebut dan telah mereka pertanggungjawaban. Jadi selisih 1 Miliar sudah mereka pertanggungjawabkan

” Intinya SK harus diperbaiki untuk memenuhi 7 bulan supaya jangan mereka berasumsi harus dibayar 9 bulan karena mereka menuntut dibayarkan 9 bulan sementara kerja hanya 7 bulan. Sistem honorer kerja dulu baru dibayar tidak bisa membayar kalau tidak bekerja itu duduk masalahnya,” terang Matutu.

” Kami menyesali hai itu, kami menghormati sungguh tugas kepolisian dalam rangka menghindari adanya indikasi korupsi tetapi polisi punya pedoman sebab pedoman merupakan surat telegram dari Kapolri bahwa apabila ada indikasi seperti itu maka ada 3 hal, jika ada indikasi temuan yang menyebabkan kesalahan administrasi maka kesalahan itu diperbaiki, apabila ada kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara maka itu yang diproses, namun polisi harus melakukan koordinasi, wajib berkoordinasi dengan APIP unsur pemerintahan tapi pihak kepolisian tidak melakukan instruksi ini,” beber Matutu.

” Ini dikeluarkan berdasarkan arahan dari Presiden RI agar tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di desa termasuk bantuan-bantuan dana desa jangan diintervensi masuk oleh pihak kepolisian dalam hal pengurusan administrasi, dia hanya penanganan sanksi pelanggaran hukumnya yang apabila sudah ada temuan,  itu yang harus dilakukan, jika belum ada indikasi jangan masuk. Sekarang dia sudah mengobrak-abrik melebihi, ini yang sangat disesalkan sehingga nanti terbentuk opini seakan-akan ada apa,” terang Matutu.

Selaku Kuasa hukum dari KPU, Matutu mempertanyakan mengapa ada perkara besar, kerugian yang mengakibatkan miliaran rupiah termasuk kasus afirmasi dia tidak fokus untuk tuntaskan perkara tersebut dan mendudukan tersangka yang dalam hal ini kebijakan mengesampingkan data.

” Itu kebijakan pusat yang tidak boleh dirubah oleh Bupati maupun DPR namun Bupati dan DPR melakukan persetujuan untuk merubah dana pusat padahal dana itu mesti melalui persetujuan APBN jadi perubahannya harus pada kementerian namun dirubah oleh daerah kenapa tidak diusut oleh polisi untuk menuntaskan malah mengorek sesuatu yang belum terjadi kesalahan itu yang disesalkan,”  tegas Kuasa Hukum Sekretariat KPU Aru Lukman Matutu.

Halima Rehatta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *