HUKUM  

KGS Lembaga Aliansi Indonesia Sukabumi penuhi undangan Komisi 1 DPRD

 

NUSANTARA-NEWS.co, Sukabumi – Komando Garuda Sakti (KGS) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Sukabumi memenuhi undangan Komisi I DPRD audiensi terkait kasus tanah Ex. HGU PT. Tenjojaya, yang dihadiri oleh Pupung Puryanto Ketua KGS LAI Kab. Sukabumi yang didampingi bersama Abdullah, SH,. MH. Kadiv Advokasi dan Hukum bersama masyarakat Desa Tenjojaya Kec. Cibadak. Senin (25/10/2021).

Kasus tanah Ex. HGU PT. Tenjojaya Cibadak masih berbuntut panjang, belum menemukan titik terang dan belum mendapatkan jawaban yang memuaskan mulai laporan ke Kejaksaan Negeri Cibadak, ke Kepolisian hingga audiensi ke DPRD Komisi I yang diketuai oleh Paoji Nurjaman.

Ketua KGS LAI Kab. Sukabumi Pupung Puryanto kecewa atas kinerja APH (Aparat Penegak Hukum) yang tidak menanggapi setiap pelaporan.

“Bahwa APH, penegak hukum ini berpihak ke Bogorindo karena kami sudah datang berkali-kali datang ke Kejaksaan bahkan ada kegiatan tambang, ada penebangan pohon karet yang lagi disita sama kejaksaan tapi kejaksaan tidak menanggapi, lalu kita laporan ke kepolisian sampai debat-debat yang sudah berarti pencurian atas aset negara karena saat itu disita oleh Kejaksaan tapi pihak Kepolisian, POLSEK Cibadak tidak mau menerima laporan kita. Saya mohon kepada bapak Dewan, penegak hukum yang berada disukabumi harus tegas, jangan hanya berani kepada orang kecil saja pak. Itu tolong disampaikan pak. Hukum harus ditegakkan disukabumi ini,” tegas Pupung.

Pupung juga menyampaikan rasa keanehan terhadap undangan audiensi tersebut bahwasanya audiensi tersebut tidak mengundang Kepala Desa Tenjojaya, Camat Cibadak hanya KGS LAI saja yang diundang.

“Pak Kades Tenjojaya tidak ada, Camat Cibadak juga tidak ada, maka dari itu kita bingung, kita diundang akan tetapi Kades dan camat tidak diundang,” ucap Pupung.

Lembaga Aliansi Indonesia dan masyarakat Tenjojaya saat audiensi diterima oleh Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi. Saat audiensi, anggota komisi I yang diketuai oleh Paoji Nurjaman belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan dengan alasan pengaduan masyarakat baru masuk dan diterima pada hari Kamis lalu.

“Kita akan tampung aspirasi ini dan akan kita kaji lebih dalam, karena audiensi untuk pengaduan perkara tersebut baru kami terima pada hari Kamis lalu.” ungkap Paoji

Paoji meminta agar bukti serta dokumen pendukung agar dikirimkan untuk pendalaman lebih lanjut.

“Kami minta kepada masyarakat untuk bisa memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan agar bisa ditindaklanjuti lebih jauh. Meskipun kami belum bisa memberikan jawaban yang menyeluruh tetapi yang jelas kami berada di sini adalah berkat suara dan dukungan rakyat, untuk itu tentunya kami juga akan memperjuangkan aspirasi dan keinginan masyarakat,” kata Paoji Nurjaman Ketua Komisi I saat audiensi dengan LAI dan masyarakat.

KGS LAI Kab. Sukabumi Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Abdullah, SH., MH menjelaskan akan memulai langkah awal dengan menyatukan suara dengan Pemdes dan Muspika, setelah itu akan mengulang audiensi dengan DPRD.

“Kita harus satu suara dulu dengan Pemdes dan Muspika, kemudian kita adakan pertemuan kembali dengan DPRD, kita satukan suara dulu atau setidaknya sepemahaman nya jelas, ” terang Abdullah

Menyangkut somasi yang dilakukan PT. Bogorindo Cemerlang, Abdullah katakan somasi itu tidak berdasarkan hukum.

“Hari ini tanggal 25 Oktober 2021 ada somasi yang kami terima dari PT. Bogorindo Cemerlang. Yang diberikan somasi adalah sdr. Arindi, sdr. Suandi Gunawan, sdr. Agus. Tembusannya POLRES Sukabumi, POLSEK Cibadak, Kecamatan Cibadak, Pemdes Tenjojaya. Tapi ini ga jelas, statusnya dari sdr ikbal ga jelas. Sebagai kuasa hukumnya kah ? Pengacaranya kah ? Atau sebagai apa ?? ini surat somasi langsung diberikan kepada yang bersangkutan dan berisi pemanfaatan, dikuasai dan pasal. pasal yang dimaksud pasal 385 dengan tuntutan 7 tahun penjara. Pasal yang mana ? Undang-undang yang mana ? KUHP yang mana ? Pasal 385 hanya 4 tahun. 7 tahun intervensi, masyarakat ditakut-takuti dengan pasal, dengan hukum. dan ada foto SHGB, sudah jelas-jelas ini aset sitaan, tetapi ada sertifikat. Ada surat kuasa yang sudah kita pegang dari masyarakat Tenjojaya dan sudah tandatangan sejumlah 120 orang.” Terang Abdullah.

Abdullah pun menambahkan, Karena menurut saya saat ini pihak DPRD tidak mengerti dan mengetahui, walaupun ada tadi salah satu anggota mengatakan Ia orang asli sana, tapi kenapa tidak dilakukan.

“Yang jelas hari ini pihak pengadilan sudah menyatakan bahwasan nya tanah tersebut sudah menjadi sitaan Kejati Negeri Bandung, untuk itu tidak boleh ada aktivitas apapun di lahan tersebut,” beber Abdullah.

Masih ditempat yang sama, Pupung mengutarakan rasa kekecewaan terhadap undangan audiensi ini.

“Sejujurnya kami merasa kurang puas akan respon dari DPRD, karena seharusnya sebelum mereka mengundang kami, mereka telah mempelajari materi apa saja yang akan dibahas saat audiensi.
Tetapi mereka mengaku baru tahu akan kasus ini, dan hanya mendapat surat selembar dari sekretariat, padahal ketika kami membuat permohonan untuk audiensi beberapa waktu lalu, kami juga melampirkan beberapa dokumen sebagai dasar aduan kami.” Tutup Pupung.

(Lutfi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *