Laporan : Biro Banyuwangi
NUSANTARA-NEWS.co, Banyuwangi – Gabungan dari 14 LSM dan Ormas yang ada dalam Aliansi Cinta Damai Banyuwangi peringati hari anti korupsi dan bela Negara yang berlangsung di depan Kantor Pemerintah Daerah Banyuwangi pada tanggal 29 Desember 2020 siang tadi. Dalam kegiatan tersebut sekretaris panitia kegiatan berikan pernyataan dengan lantang bahwa banyaknya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) kepada daerah atau Kepala Daerah tidak jamin Daerah tersebut bersih dari korupsi
Selain memperingati hari anti korupsi, tasyakuran atas berjalannya Pilkada di Banyuwangi yang kondusif, puluhan lembaga tersebut juga kecam parodi yang beredar luas yang dianggap telah menjatuhkan marwah dan ideologi Negara Indonesia ( Pancasila )
Edy Haryanto, sekretaris panitia kegiatan menjelaskan pada nusantaranews.co terkait tujuan acara yang berlangsung
” Untuk saat ini korupsi itu telah bergeser, dulu di penyalahgunaan anggaran namun sekarang kepada penyalahgunaan wewenang terutama tentang perijinan, kebijakan. Untuk Banyuwangi memang beberapa tahun mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Namun tidak sertamerta Kabupaten yang mendapatkan predikat WTP terus tidak ada korupsi di dalamnya,” ujarnya
Masih Edy, karena di beberapa daerah ternyata banyak Kepala Daerah yang punya prestasi tinggi bahkan terus menerus mendapat WTP tapi ujung – ujungnya banyak yang ditangkap KPK.
Selain itu, kata Edy, kami dari 14 LSM dan Ormas yang tergabung dalam Aliansi Cinta Damai Banyuwangi pada hari momen nya dalam memperingati hari anti korupsi, hari bela Negara dan tasyakuran terkait pemilihan kepala Daerah Banyuwangi yang kondusif dan damai.
” Dengan adanya ormas yang cenderung radikal yang mengatasnamakan agama, kita masyarakat Banyuwangi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinta Damai menolak kehadiran ormas yang berbau radikal datang ke Banyuwangi,” terang Edy.
“Berkaitan dengan beredarnya video parodi lagu kebangsaan Indonesia raya, kita sampaikan sikap agar pemerintah pusat ambil sikap tegas dan protes keras terhadap pemerintah Malaysia dan meminta negara tersebut segera menguak siapa dalang dibalik semua itu,” pungkasnya.
(Veri Kurniawan)