NUSANTARA-NEWS.co, Jakarta – Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas soal perlindungan terhadap Syiah dan Ahmadiyah, yang beredar luas di media sosial, menuai polemik di masyarakat.
Terkait hal itu, Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang beredar luas di media sosial tersebut.
Gus Yaqut, demikian akrab disapa, mengatakan bahwa yang diberitakan sebenarnya bukan pendapatnya, tapi ditulis seolah seperti pendapatnya.
Duduk persoalannya, kata dia, mulanya dihubungi seorang wartawan yang bertanya perihal keberadaan Ahmadiyah dan Syiah. Menjawab pertanyaan itu, Gus Yaqut lantas menegaskan bahwa dirinya akan melindungi setiap warga negara.
“ Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai Menteri Agama, melindungi mereka sebagai warga negara,” kata Yaqut, seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (25/12/2020).
“ Saya bilang soal Ahmadiyah dan Syiah itu sikap saya sebagai menteri agama adalah melindungi mereka sebagai warga negara. Sebagai warga negara, sekali lagi sebagai warga negara, bukan sebagai jemaat Ahmadiyah dan Syiah. Karena semua warga negara sama di mata hukum. Itu harus clear posisinya,” jelasnya.
Sebagai upaya untuk melindungi warga negara, kata Yaqut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu yang bermasalah dengan dua organisasi tersebut.
Sowan Gus Mus
Setelah dilantik menjadi Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Jum’at pagi (25 Desember 2020) ziarah ke makam ayahandanya, Kiai Cholil Bisri dan leluhurnya di makam Desa Kabongan Kidul, Rembang.
Pertemuan dengan Gus Mus berlangsung tertutup. Setelah pertemuan, Yaqut menganggap Gus Mus adalah orang tuanya. Ia meminta nasehat dan arahan, setelah menduduki kursi Menteri Agama.
“Saya dalam rangka ziarah ke makam abah dan leluhur saya, sekarang saya sowan ke Gus Mus, ini orang tua saya sekarang. Minta nasehat beliau, “ ungkapnya.
Gus Mus berpesan untuk menghindari perilaku tidak baik, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu, Gus Mus juga meminta dirinya mampu merangkul semua pihak, sehingga dapat mewujudkan rasa memiliki dan mencintai Indonesia.
“Saya diminta harus amanah, hindarkan jauh-jauh yang nggak baik dan rangkul semua untuk memiliki perasaan yang sama terhadap Indonesia. Nggak penting apa latar belakang agama, kelompok, ras nya. Dengan begitu apa yang diinginkan agar Indonesia lebih maju, akan mudah dicapai, “ tandasnya.
Ditanya perihal kelompok radikal, Yaqut menyebut akan melakukan penelusuran dan pendekatan.
“Tentu kita akan profiling yang disebut kelompok radikal seperti apa. Kalau mau, diajak kembali ke republik ini, karena republik ini berbagai aliran dan kelompok kan, kalau nggak mau ya pilihan mereka. Mereka di sini atau pergi dari sini, “ beber Yaqut.
Terkait Front Pembela Islam (FPI), Menteri Agama menyatakan FPI tidak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kementerian Dalam Negeri, sehingga secara normatif organisasi FPI tidak ada.
“Kabar Presiden mau bubarkan FPI itu hoax, dicek dulu kebenarannya. Soalnya FPI itu tidak terdaftar di Kemendagri. Kalau disebut FPI, FPI itu sekarang ini nggak ada. Organisasinya secara hukum nggak memperpanjang SKT di Kementerian Dalam Negeri, “ imbuhnya.
( Nug/red )
