NUSANTARA-NEWS.co, SUMENEP – Bantuan Presiden Usaha Menengah (BPUM) untuk Usaha Menengah Keuangan Mekro (UMKM) melalui Dinas Koperasi (Diskop) terus menjadi sorotan. Pasalnya, penyaluran bantuan presiden melalui bank penyalur itu diduga tidak tranparan data penerima mamfaat.
Bahkan, pihak terkait, yakni dinas koperasi terkesan saling lempar, dengan data yang diminta. bantuan BPUM melalui Diskop selama ini terkesan tertutup. Kata Dewan Pengurus Cabang (DPC) JPKP Kecamatan Giligenting, Syaiful Puja.
Bahkan, pihaknya menyatakan pihak Bank penyalur Banpres itu terkesan menutupi siapa saja data penerima mamfaat BPUM tersebut, sehingga lebih terbuka agar semua tau dan tepat sasaran.
“Ada apa dibalik ini, padahal harusnya lebih terbuka agar publik tau dan tidak terjadi tumpang tindih,” ungkapnya.
Kepala Dinas Koperasi, Sumenep Sustono, mengatakan, bahwa perihal transparansi data penerima juga mengeluhkan hal serupa.
“Karena akses untuk mendapatkan data lengkap dari bank penyalur dirasa juga sulit, saya jujur,” ngakunya.
Sehingga, pihaknya menyatakan, sudah berkali kali bersuratan, namun tidak ada respon.
“Dikomunikasikan sulit, tadi saja yang disampaikan hanya data global. Yang saya butuhkan kan by name by address. Kita gak punya data itu,” ucapnya usai audiensi di Hotel Bagraf.
Secara terpisah, pihak perwakilan Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) terkesan menghindar saat mau dikonfirmasi sejumlah wartawan.
“Kami tidak berani, silahkan langsung ke pimpinan saja,” ucapnya sambil tergesa gesa terkesan menghindar.
( Ardy )
