Sebuah Ikhtiar Gubernur Provinsi NTB Berbasis Bigdata, Desa Digital dan Infrastruktur Ekonomi
“Konsep OBDEI diaplikasi dalam nomenklatur program Mahadesa. Model pembangunan seperti ini di integrasikan dalam satu pengamanan, yakni: infrastruktur, Digitalisasi dan Market Ekonomi Local.”
Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)
Membaca dan menganalisa program Mahadesa, sebagai strategi pembangunan NTB. Melalui dokumen yang saya dapatkan itu, dapat saya simpulkan, bahwa ada dua faktor spirit pembangunan pemerintah provinsi NTB, yakni; pertama, meniru pola pembangunan negara China dengan sistem One Belt One Road yang berbasis pada Bigdata, Infrastruktur, Ekonomi dan Korporasi market keuangan digital.
Tentu, konsep One Belt Digital Economy Infrastructure tidak jauh dari konsep yang dianut China. Konsep yang diadopsi itu sangat positif sekali. Mengingat Provinsi NTB terdiri dari dua pulau yang sangat berbeda; budaya, karakter dan komunikasi.
Memang, Gubernur NTB, tidak salah mengambil ide pola pembangunan seperti itu. Karena posisi Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok membutuhkan sistem integrasi yang baik untuk mengatur agenda-agenda pembangunan dimasa depan.
Kedua, Gubernur NTB, lagi melirik program pemerintah pusat untuk pembangunan pusat Bigdata Nasional. Sebagaimana yang pernah diungkap presiden Jokowi tahun 2017, bahwa Indonesia membutuhkan Bigdata.
Proyek pembangunan Bigdata ini sangat tepat bagi Indonesia, apalagi kalau sentralnya tempatkan di Pulau Sumbawa. Tentu, ada alasan Bigdata dibangun di Sumbawa, mengingat geografisnya ditengah. Sebelah selatan Pulau Sumbawa poros Australia, sebelah utara tersambung dengan Laut Timor Timor Leste, sebelah Barat menyatu dengan ALKI II.
Tentu, Bigdata kalau dibangun di Pulau Sumbawa, sangatlah tepat dan memberikan dampak ekonomi yang sangat tinggi. Jelas, agenda – agenda pembangunan Provinsi NTB akan terkonsolidasi secara baik. Hitungan 10 – 15 tahun kedepan, Provinsi NTB akan menjadi sentral perkembangan ekonomi di Indonesia. Tentu dengan syarat, apabila konsep One Belt Digital Economy Infrastructure dapat berkesinambungan dan terintegrasi.
Jelas, Bigdata sesuatu kemutlakan bagi sebuah daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi Provinsi NTB sehingga akselerasi dan transformasi masyarakat mendorong pada pertumbuhan konektivitas ekonomi, pasar, market dan transaksi. Penguasaan pembangunan secara luas dan penciptaan sektoral yang marketabel, maka bisa mempermudah akselerasi itu sendiri.
Dokumen program Mahadesa menyebutkan bahwa Bigdata sangat memungkinkan sebuah percepatan industri berbasis wirausaha lokal dalam melakukan kegiatan produksi baik barang dan jasa yang didasarkan pada data demand yang mengatur informasi transaksi, perbankan dan pendataan yang dilakukan dan di-collect dari level Desa yang terintegrasi hingga di level Kabupaten dan Propinsi.
Terintegrasinya seluruh level desa, memang harus mengunakan asas transformasi yang dianut pemerintah Desa, BUMD, dan BUMDES sehingga berdampak bagi desa untuk melaksanakan prinsip pembangunan desa.
Memang, proses Bigdata tidak hanya digunakan untuk kebutuhan bisnis, namun lebih jauh lagi, bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk mendapatkan insight informasi mengenai data penduduk, data kemiskinan, data Kesehatan, jumlah nelayan tangkap, jumlah pembudidaya, jumlah petani tembakau, luas lahan hutan dan sanitasi, yang berhubungan dengan bidang-bidang pembangunan daerah.
Apalagi kawasan maritim NTB dikelilingi oleh 170-an desa pesisir, yang sebelumnya sudah banyak cikal bakal Desa – desa yang bergerak pada basis UMKM, IKM dan perusahaan swasta, seperti wilayah desa Labuhan Jambu pulau (Gili), Pulau Ketapang, Pulau Jemplung, Pulau Komodo, Pulau Moyo, dan kawasan Gunung Tambora. Selain itu, kawasan maritim Provinsi NTB, memiliki potensi luar biasa tentang prospek kebijakan pengembangan budidaya bagi industri perikanan yang diperkirakan bernilai sebesar ratusan triliun.
Dokumen Mahadesa menyebutkan, bahwa konsep One Belt Digital Economy Infrastructure NTB adalah sebuah solusi memperkuat ekonomi daerah dengan membangun Infrastruktur ekonomi berupa jaringan perdagangan dan distribusi terintegrasi dengan titik pusat jaringan di Level Propinsi, di level kabupaten, dan titik pusat jaringan yang ada di setiap Desa, dimana keberadaannya dibangun dalam bentuk fisik dan dijalankan dengan Sistem managemen bisnis dan transaksi berbasis teknologi digital sehingga terjadi sebuah sistem usaha terintegrasi yang seamless dalam sistem penjualan, transaksi, delivery dan monitoring bisnis.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Tabel Interregional Input Output (IRIO) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sangat krusial untuk mendukung konektivitas dan lintas atau transaksi barang antar daerah dan antar provinsi.
Kegiatan ekonomi disuatu wilayah selain memberi dampak pengganda bagi wilayah yang bersangkutan, memberi dampak spill-over effect melalui keterkaitan perdagangan antar wilayah. Transaksi ekonomi pertanda kegiatan ekonomi memiliki pergerakan yang kuat.
Data BPS tersebut, meskipun dirilis pada 2010, memberikan catatan betapa pentingnya penguatan konektivitas antar Desa, Kabupaten, Kota dan Pusat perdagangan Provinsi NTB. Pada 2019, BPS melakukan survei langsung untuk memperbaharui data IRIO. Dengan data dan informasi yang lebih mutakhir, apalagi dibantu kedepannya dengan Bigdata, maka pemerintah dapat menyusun kebijakan dan program pembangunan wilayah dengan lebih baik lagi.
Maka, konsep One Belt Digital Economy Infrastructure hanya bisa dijalankan oleh adanya kesepakatan dan partisipasi aktif dari Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa yang memiliki peran masing-masing dalam membangun jaringan perdagangan dan distribusi di masing-masing daerahnya. Integrasi Jaringan Perdagangan dan Distribusi antar Desa, antar Kabupaten dalam satu Propinsi akan membentuk sebuah jaringan besar yang mengelola seluruh sistem perdagangan dan distribusi barang di Propinsi NTB.
Memang penting untuk menghitung rata-rata kontribusi dari sektor apa lakukan yang didominasi, seperti konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, serta ekspor barang dan jasa. Dari sisi kependudukan, angka kemiskinan Provinsi NTB dalam lima tahun terakhir masih di atas rata-rata nasional dan cenderung menurun.
Pada tingkat provinsi, hanya Provinsi NTB yang memiliki angka kemiskinan lebih rendah dibandingkan nasional. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi NTB lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, dan mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir.
Tentu untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya: 1) Pengembangan ekonomi berbasis potensi komoditas unggulan Provinsi NTB; 2) Pengembangan Trans Provinsi NTB untuk peningkatan konektivitas antar wilayah di NTB; 3) Peningkatan Sumberdaya Manusia melalui pendidikan vokasi sesuai dengan potensi dan karakteristik sumberdaya wilayah di NTB; (4) Mitigasi Bencana di sepanjang wilayah pesisir dan ring of fire; (5) Pengelolaan wilayah pesisir dan daerah penangkapan ikan; 6) Implementasi Rencana Penataan Ruang Wilayah Pulau NTB; (8) Pengembangan pembangkit listrik dengan EBT;
Peran pengelola market ekonomi bisnis dipedesaan yang menjalankan operasional perdagangan dan distribusi adalah ditugaskan kepada BUMD, Perusda Kabupaten, dan BUMDES yang masing-masing sahamnya dimiliki oleh Pemprov NTB, Pemda Kabupaten, dan Pemerintah Desa yang membuka jaringan bagi seluruh aktifitas ekonomi setiap pelaku usaha dalam bertransaksi dengan market daerah dan luar daerah.[]
Referensi:
Konektivitas pembangunan daerah, https://issuu.com/roesdiantoshaffansagarino/docs/jurnal_edisi_1_2015/96
Rusdianto, Jurnal Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Vol. III No I Edisi 1 Tahun 2015 https://fdokumen.com/document/rusdianto-jurnal-pembangunan-daerah-bangda-kemendagri-vol-iii-no-i-edisi.html
Pelabuhan Kesepian: Arus Ekspor Impor Anjlok
Era Baru Kebijakan One Belt One Road
http://www.bin.go.id/internasional/detil/489/5/07/08/2019/era-baru-kebijakan-one-belt-one-road
Penetrasi China, Ancaman Keamanan: Indonesia Harus Belajar dari Turkistan yang Hilang dari Muka Bumi – https://www.gelora.co/2018/05/penetrasi-china-ancaman-keamanan.html
Navigasi Indonesia: Ibu Kota Baru Tersandera Hutang dan Program One Belt One Road – China’s Grand Strategy?. https://www.detikperistiwa.com/news-143203/navigasi-indonesia-ibu-kota-baru-tersandera-hutang-dan-program-one-belt-one-road-chinas-grand-strategy.html
CHINA’S PRIVATE ARMY: SUKSESI POLITIK 2019 https://www.detikperistiwa.com/news-59196/chinas-private-army-suksesi-politik-2019.html
Corporate State: Posisi Indonesia Terancam? #2019GantiPresiden https://www.swarasenayan.com/corporate-state-posisi-indonesia-terancam-2019gantipresiden/
Benarkah Indonesia Dicengkeram? https://www.teropongsenayan.com/93013-benarkah-indonesia-dicengkeram#.X0uQ_nhuOCU.whatsapp
The New Silk Road, China: Jalur Sutera, Dari Turki Menuju Indonesia – https://rmol.id/amp/2018/05/22/340933/The-New-Silk-Road–China–Jalur-Sutera–Dari-Turki-Menuju-Indonesia-
Managing State: Dikelola Proxy China, Operasi Cangkok Identitas https://www.swarasenayan.com/managing-state-dikelola-proxy-china-operasi-cangkok-identitas/
(red.01)
